Masalah agraria gunakan manajemen perang, ini penjelasan Hadi Tjahjanto

Laksanakan 3 titah Jokowi, Hadi Tjahjanto pakai manajemen perang

Kemendesa PDTT terus melakukan transformasi pengelola DBM dari UPK PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama setelah pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Karena putusan tersebut telah inkrah hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), permohonan eksekusi oleh Lemasko dan PT Asdar dibuat. Namun, mereka harus kecewa ketika eksekusi putusan tersebut justru diberikan kepada Edward Yulianus. 

Upaya menghalangi, sehingga dua wartawan gagal mengambil gambar, tidak boleh dipisahkan dari kepemimpinan ATR/BPN pusat juga ATR/BPN provinsi yang gagap membangun kemitraan dan gagal membina bagian humasnya.

Sertifikat redistribusi tanah disita Satgas BLBI, ini kata Menteri ATR/BPN

Kehadiran sosok mantan Panglima TNI yang di amanahkan sebagai Menteri ATR/BPN diharapkan akan bisa melakukan terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis, dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia.

Muslich menilai, keputusan PN tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah mencederai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Anggota Komisi VI meminta Holding Perkebunan Nusantara untuk fokus pada target efisiensi pabrik serta peningkatan produksi dan kualitas khususnya komoditas gula.

Rapat Komisi V DPR sendiri mengagendakan pembahasan Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi Dalam Penyusunan RUU LLAJ. Wawan Sunarjo hadir mewakili Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Isa Rachmatarwata M Math karena pada saat bersamaan ada agenda pembahasan anggaran di Komisi XI DPR RI.