Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) belum juga disahkan  setelah melewati masa  17 tahun pembahasan di lembaga legislatif.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai  dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 sebagai kebijakan yang tidak ada dasar ilmiahnya.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, pemerintah harus berani menentukan masa pembatasan terukur, jangan membuat rakyat galau dengan kebijakan PPKM mingguan.

Kalangan dewan menyoroti langkah Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4  hingga 2 Agustus 2021. 

Bagi anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, pelaksanaan PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya gonta-ganti istilah.

Pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan masih mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

Kalangan dewan mengutuk keras perbuatan oknum di bandara yang mengakali prosedur protokol kesehatan dengan meloloskan warga negara asing masuk ke Indonesia. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar  melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap petugas di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu menyusul lolosnya WN India dari karantina karena diduga menyogok petugas.

RSUP Dr Kariadi Semarang bersurat kepada Kemenkes RI, meminta penghentian pengembangan Vaksin Nusantara karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dentritik belum mendapatkan izin PPUK fase II dari BPOM. 

Bukan tanpa alasan, menurut anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, penyelesaian diperlukan agar tidak menambah angka pengangguran di Indonesia.