Kami mendesak kementerian PUPR untuk segera memperbaiki jalan dan jembatan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai daerah penyangga dan bagian yang tak terpisah dari pembangunan.

Mengawali sidang paripurna, Wakil Ketua DPD RI Mahyudin melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPD RI. Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2021 tentang Peresmian PAW DPD RI dan MPR RI masa jabatan 2019-2024.

DPD RI juga diharapkan mampu menampung kepentingan daerah secara memadai, serta memperjuangkan aspirasi daerah dalam lembaga legislatif.

Saya kira banyak kepala daerah tertangkap KPK karena lemahnya pengawasan terhadap otonomi daerah. Saya lebih setuju otonomi daerah diberikan kepada provinsi dulu, kemudian provinsi yang menilai mana kabaputen/kota yang mumpuni atau yang belum.

Saya merasa aneh, kita hanya terjebak dalam isu PPHN yang tidak terlalu urgent untuk dilakukan. Amandemen yang paling penting adalah membentuk sistem bikameral yang kuat. Dengan meng-amandemen Pasal 22D dalam UU MD3.

DPD RI selama ini belum diberikan porsi yang sesuai sebagai lembaga perwakilan daerah. Selama ini DPD RI hanya menjadi etalase politik.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin berharap ke depannya sistem bikameral (dua kamar) bisa berjalan sebagai mestinya untuk menciptakan mekanisme check and balances.

DPD RI memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  dan Peraturan Daerah (Perda).  DPD RI juga berjuang untuk kepentingan daerah.

Persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Kalimatan Timur (Kaltim) saat ini sudah mencapai 95 persen, untuk itu diharapkan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam pilkada

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI Mahyudin bersama rombongan anggota DPD RI dalam rangka tugas Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (1/12).