Setelah ramai menjadi perdebatan diberbagai media dan jejaring sosial media, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan terbaik terkait polemik Arcandra Tahar.

Cadangan minyak hanya 3,6 miliar barel

Dikatakan BEM UI lagi, dengan melanjutkan reklamasi maka pemerintah telah menutup mata dengan proses moratorium yang sedang dilakukan.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang melanjutkan proyek reklamasi teluk utara Jakarta.

BEM UI mengaku diancam agar menghapus rekaman video pertemuan tertutup dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan terkait pembahasan keputusan pemerintah untuk melanjutkan reklamasi teluk utara Jakarta.

Keputusan pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Panjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk utara Jakarta dinilai membunuh mata pencaharian para nelayan.

Rizal Ramli saat itu sudah memberi rambu-rambu agar Presiden Jokowi tidak diseret Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam masalah reklamasi tersebut.

Presiden ikut ditarik oleh Ahok dan Menko Maritim Luhut Panjaitan masuk jurang pelanggaran hukum dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Keputusan pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi di teluk utara Jakarta dinilai telah melanggar keputusan PTUN.

Bukan hanya Nelayan pesisir Jakarta yang akan kehilangan mata pencaharian, namun semua masyarakat Jakarta pun harus membayar jika ingin melihat pantai.