Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama masih terus menyesuaikan alokasi anggaran untuk tahun 2018. Diharapkan, anggaran Kemenag 2018 mampu memenuhi kebutuhan mendesak keagamaan, seperti pendidikan dan kehidupan keagamaan.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat menjadi salah satu alasan yang mendorong Komisi VIII DPR RI mengebut pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari menyatakan Kota Tarakan memerlukan adanya rumah aman bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang disebut save house atau shelter.

Dalam kerangka implementasi wilayah secara umum di Provinsi Papua, masih banyak terjadi permasalahan yang berkaitan dengan bidang kerja Komisi VIII DPR RI.

Komisi VIII DPR RI meninjau dua kelompok usaha di Mamuju, Sulawesi Barat yang menerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial lewat program KUBE (kelompok usaha bersama). Akses modal dan bahan baku masih jadi persoalan.

Komisi VIII DPR RI mendorong Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun asrama haji di kawasan bandara baru Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo.

Komisi VIII DPR RI mendorong Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi pilot project atau percontohan dalam hal sekolah inklusi atau sekolah berkebutuhan khusus.

Anggota Komisi VIII DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto mengatakan, belum ada pemahaman dari sebagian kalangan bahwa Indonesia itu hidup di daerah ring fire.

Komisi VIII DPR RI menekankan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) cepat merespon terjadinya bencana di daerah-daerah.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengakui pengawasan Kementerian Agama  kepada biro perjalanan umroh atau travel nakal telah dilakukan, namun tidak maksimal.