Anggota komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso mencurigai pimpinan DPR tengah membangun skema intervensi soal mekanisme pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap sejumlah perusahaan BUMN.

Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu anggaran Kementerian Perdagangan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.534.508.009.000.

Komisi VI DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari pemerintah.

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengingatkan pemerintah agar konsekuen dalam melaksanakan Undang-Undang (UU) yang telah dibuat bersama DPR.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganindito meyakini bahwa komisi yang dipimpinnya akan terus mendukung upaya pemerintah melalui berbagai kementeriannya, dalam merumuskan dan mengembangkan sejumlah sektor yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto menilai industri pupuk tanah air harus bisa mengikuti tren globalisasi dengan biaya produksi (cost production) yang lebih efisien.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto pastikan harga pangan ke masyarakat terjangkau, begitupun dengan harga dari produsen ke petani.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyatakan bahwa dirinya mendukung kehadiran Budi Waseso (Buwas) di Bulog. Teguh berharap Buwas dapat memberikan angin segar dalam lingkup persoalan ketersediaan pangan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mempertanyakan kesiapan angkutan lebaran, termasuk didalamnya segala fasilitas pendukung, serta pengamanan bagi pemudik.

Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis menganggap terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik adalah salah satu upaya untuk mengebiri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).