Indonesia sebuah negara berpenduduk besar apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi sulit seperti ini jangan latah atau begitu mudah memberikan subsidi-subsidi kepada komoditas pertanian. Apalagi, subsidi itu akan diberikan kepada pelaku importir. Ini akan menimbulkan sebuah resiko dan dampak psycologis serta kecemburuan sosial yang luar biasa.

Djarot pun mengatakan kurang yakin pengembangan 215 hektare tersebut bisa terealisasi. 

Saya ingin mendengar permasalahan mengenai peremajaan sawit rakyat, catatan kami ini realisasinya sangat-sangat jauh di bawah target. Masalah peremajaan sawit rakyat ini banyak ditemukan kesulitan-kesulitan teknis, khusus yang dialami oleh para petani sawit rakyat.

DPR apresiasi capaian Kementan tingkatkan kesejahteraan petani

Komisi IV DPR RI apresiasi serapan anggaran Kementan capai 95 persen

Menurut kami, persoalan ini terjadi karena lemahnya tata kelola beras nasional, di mana saat musim panen raya bulan Februari hingga April, penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah. Hanya 233.240 ton. Sedangkan, produksi beras petani dari bulan Februari-April 2022 12,82 juta ton. Artinya, produksi dalam negeri (seharusnya) cukup untuk pemenuhan CBP.

Seharusnya tidak perlu impor, apalagi produksi nasional sudah mencukupi. Mungkin karena perbedaan data Kemendag tidak akurat maka akhirnya impor dan dapat mengakibatkan kekecewaan serta melemahkan semangat petani.

Oleh karena itu, siapa sebenarnya mempunyai otoritas dan berhak untuk menetapkan data maka BPS-lah berhak untuk menetapkan data karena merupakan lembaga negara punya tanggungjawab.

DPR minta Bulog serap beras petani sebanyak-banyaknya pada bulan Maret mendatang

Stok cukup hingga akhir tahun, DPR pertanyakan serapan beras Bulog