Pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK, termasuk jika ingin memeriksa Menteri Nusron Wahid.

KPK kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan perkara dugaan suap pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN.

Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan suap di Kementerian ATR/BPN terkait pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

Kejagung memberikan persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis untuk tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan di IKN dengan nilai sekitar Rp3,986 triliun.

Penggeledahan kali ini dilakukan penyidik pada kantor PT Summarecon Agung Tbk yang terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat.

KPK melanjutkan penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon di Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan ini guna mencari barang bukti kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk.

Penggeledahan tersebut terkait dugaan suap pengurusan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.