Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo menilai, SE Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait pedoman bagi penyidik Polri dalam tangani kasus UU ITE, memiliki semangat yang sangat konstruktif terhadap demokrasi dan hak berekspresi masyarakat Indonesia.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB, Heru Widodo mengkritisi penyerapan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) yang belum maksimal. Dimana, rendahnya penyerapan anggaran tersebut perlu dievaluasi serius.

Anggota Komisi III dari Partai Kebangkitan Bangsa, Heru Widodo meminta persoalan status yang diunggah akun Twitter @BEMUI_Official yang bermuatan kritikan terhadap Presiden Jokowi tidak disangkut pautkan pada persoalan hukum yang harus berakhir dimeja hijau.

Pembentukan Pansus ini diharapkan dapat membuat proses penuntasan kasus ini berjalan lebih cepat, termasuk biaya ganti asuransi terhadap para korban dari kericuhan antara suporter Arema FC dan pihak kepolisian ini.

Saya kira nanti kami di Komisi III dari masing masing Fraksi nanti kita akan mengerucutkan siapa yang memang akan dipilih dan saat ini kondisinya memang belum final.

Saya kira ini perlu kita perdalam dan kita kemudian tidak boleh mengambil informasi dari 1 sisi. Sehingga perlu kita perdalam lebih lanjut nanti akan kita panggil, kita gunakan hak pengawasan kita dan akan kita panggil pihak dari Bank dan pihak Polda, yaitu Dirtipidum.

KPK punya tugas dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang untuk menindaklanjuti setiap laporan dugaan korupsi dengan transparan dan profesional.