Permintaan KPK kepada Kapolri dan Interpol untuk menerbitkan red notice dalam upaya menangkap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjh Nursalim (IN) merupakan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim (SJN) dan istrinya Itjih Nursalim (ITN) sebagai buronan atau Daftar Pencarian Orang (DPO).

Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kerugian negara dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), maka yang bisa dilakukan hanya gugatan perdata.

Advokat Senior Maqdir Ismail mengaku kecewa terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses hukum terhadap Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) dalam kasus BLBI.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah melakukan audit investigasi secara tidak independen, tidak profesional, tidak objektif. Melanggar undang-undang serta menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

KPK memastikan masih terus mengusut kasus dugaan korupsi surat penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang menyeret bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Selain pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) memastikan sedang fokus menelusuri aset bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim sebagai tersangka korupsi SKL BLBI.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membela Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait gugatan bos Gajah Tunggal Sjamsul Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BLBI.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Thomas Maria terkait kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang menjerat bos Gajah Tunggal, Sjamsul Nursalim.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Sakti mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta untuk penjadwalan ulang pemeriksaan.