Beberapa warga pernah mengeluh sertifikatnya belum jadi padahal sudah beberapa tahun dan sudah mengeluarkan sejumlah uang
Presiden Jokowi diminta untuk memecat Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI), Nusron Wahid.
Kepala BPN2TKI, Nusron Wahid dinilai telah melanggar Undang-Undang (UU) terkait keterlibatannya dalam politik praktis.
Presiden Jokowi memberi peringatan kepada seluruh pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mempersulit pengurusan sertifikat tanah.
Diduga pencaplokan melalui manipulasi data itu melibatkan oknum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jakarta Utara dan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Komisi III DPR meminta instansi terkait dalam hal ini Gubernur, Kapolda, BPN, Bupati dan DPRD untuk melindungi hak-hak keperdataan warga di Tanjung Sari, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah korban eksekusi.
Komisi IV DPR RI meminta instansi terkait untuk bersinergi menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Medan, Sumatera Utara, agar tidak terulang lagi.
Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Handoyo menyayangkan banyaknya laporan kerap tidak adanya saldo di dalam kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimiliki oleh para KPM. Persoalan ini diduga karena tidak validnya data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
Hal itu menyusul telah adanya surat pemblokiran sertifikat tanah di BPN, dan pemblokiran rekening bank milik pengelola di BTN
Kunjungan Tim ke Rumah Sakit (RS) King Abdullah Jeddah Arab Saudi untuk mengecek kondisi terkini jemaah haji kloter BPN 3 Kalimantan Timur itu yang hingga saat ini masih berbaring di rumah sakit tersebut.