Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa mengatakan bahwa Rancangan PKPU dan Peraturan Bawaslu yang sedang dibahas bersama Komisi II DPR RI harus bisa memastikan dan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi semua pihak.

Komisi III DPR meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkumham untuk melanjutkan pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) carry over, yakni RUU Pemasyarakatan dan RUU KUHP.

Frasa swasta dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dihapus. Hal itu bertujuan agar tidak ada dikotomi sekolah negeri dan sekolah swasta.

Terdakwa kasus Asuransi Jiwasraya menyatakan keberatan dengan replik JPU. Sebab, kasus Jiwasraya dinilai masuk dalam ranah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, bukan tindak pidana korupsi.

Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sudah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI.

Bintang Puspayoga meminta masyarakat mengawal perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Badan Legislasi (Baleg) DPR masih melakukan pembahsan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dengan meminta masukan dari berbagai komunitas dan profesi.

Undang-undang tersebut dipandang berpotensi memaksakan pembatasan berat terhadap kebebasan berbicara dan aktivitas politik oposisi di bekas jajahan Inggris yang diserahkan kepada pemerintah China pada tahun 1997.

Undang-Undang kepalangmerahan telah mengatur segala kegiatan PMI dilakukan oleh 2 pihak yaitu PMI dan Pemerintah

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menilai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI yang melantik Direktur Utama PAW TVRI periode 2020-2022 sebagai tindakan yang melanggar Undang-Undang MD3.