Pelanggaran serius oleh Taliban di Afghanistan, termasuk eksekusi singkat terhadap warga sipil dan pasukan keamanan Afghanistan yang telah menyerah.

Kalangan dewan meminta rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak dilakukan dengan terburu-buru. 

Padahal PBB dan sejumlah negara telah mendesak ASEAN, yang beranggotakan 10 negara termasuk Myanmar, untuk memulihkan stabilitas melalui diplomasi.

Anggota Dewan Keamanan PBB prihatin atas ekspansi yang mengkhawatirkan dari kelomok Daesh/ISIS di banyak wilayah, termasuk Afrika.

Kalangan dewan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan pada 2024.

Ketua DPR RI Puan Maharani resmi melantik Ibnu Mahmud Bilalludin sebagai pengganti antar waktu (PAW) Hanafi Rais.

Ancaman keamanan di Afghanistan pasca perebutan kekuasaan oleh kelompok Taliban berpotensi membahayakan warga negara Indonesia (WNI) yang menetap di sana. Karenanya, Pemerintah Indonesia harus segera mengevakuasi WNI di Afghanistan.

Koordinator kemanusiaan PBB untuk Afghanistan, mendesak para donor Barat untuk terus mendanai pekerjaannya di negara di mana 18,5 juta orang, hampir setengah dari populasi, bergantung pada bantuan penyelamatan jiwa.

Kanada, Israel, Inggris, Amerika Serikat (AS), dan banyak negara Eropa telah mengumumkan  memboikot pertemuan tahun ini.