DPR tidak pernah melakukan pembahasan sebelum kebijakan tersebut diterapkan pemerintah.

Seperti diketahui, penerapan kebijakan kenaikan tarif pajak STNK dan BPKB ditandai sikap saling lempar persoalan antar lembaga pemerintah.

Heri menilai masyarakat sebenarnya menertawakan cara pemerintah memenej kebijakan tarif penerbitan STNK dan BPKB.

Kebijakan pemerintah menaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) kendaraan dinilai justru menambah beban biaya hidup masyarakat.

Menurutnya, seharusnya pemerintah mengumumkan lebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Ken akan diperiksa sebagai saksi kasus itu sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.

Rudy akan diperiksa terkait perkara suap penghapusan pajak PT. E.K Prima Ekspor Indonesia.

Kenaikan itu  tanpa proses reformasi di sisi pelayanannya. Sampai detik ini proses pelayanan penerbitan STNK dan BPKB dinilai masih sering dikeluhkan publik, karena waktunya yang lama.

Penetapan itu diterbitkan pada 6 Desember 2016 dan akan resmi berlaku pada 6 Januari 2017. Berikut ini kenaikan yang akan diberlakukan.

Google masih belum kooperatif masalah pembayaran pajak di Indonesia.