Gelombang kritikan kebijakan pemerintah menaikan Uang Kuliah Tunggal terus bermunculan dari kalangan mahasiswa di Indonesia. Kritikan juga datang dari mahasiswa berbagai kampus di Jakarta.

Angka 10 juta pengangguran Gen Z sudah jadi tanda-tanda jika bonus demografis kita tidak terkelola dengan baik. Kita sudah menyadari hadirnya bonus demografi, maka di hulu pentingnya pendidikan skill dan di hilir pentingnya terbukanya luas kesempatan kerja.

Artinya jangan timpang. Jangan terlalu jauh antara negeri dengan swasta. Memang kita akui negeri perlu mendapat perhatian karena kita menggunakan dana APBN.

Nah kita mengundang bapak dan ibu semua justru kita pengen belajar dari bapak dan ibu yang hadir di sini kepada kita, sehingga kita punya bahan untuk kemudian kita membuat sebuah mekanisme dengan pemerintah.

Rektor UT, Prof. Ojat Darojat menilai pintu pendidikan harus dibuka seluas-luasnya dan tak boleh ada satupun masyarakat yang termarjinalkan dari aspek pendidikan hanya karena kendala ekonomi.

Buka Kesempatan Pendidikan Seluas-luasnya untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Karena itu berulang-ulang saya sampaikan di rapat-rapat Komisi X (dan) di rapat Banggar kita harus mengubah dan merekonstruksi ulang atas penempatan anggaran mandatory APBN di angka 20 persen itu.

Kondisi pendidikan saat ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah. Buat kami di Komisi X DPR RI, ini fatal jika pendidikan terus mengalami masalah seperti sekarang, termasuk isu-isu seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan lain sebagainya.

“Sudah seharusnya penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan dikontrol oleh pemerintah. Kalau tidak dikontrol dan diawasi, maka akses pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah.

Kura Kura Bali juga merupakan inisiatif swasta, kawasan ekonomi khusus ini menekankan pada pendidikan dan ekonomi kreatif yang dikombinasikan dengan aspek pariwisata.