Abdul Halim Iskandar menyatakan ada dua poin krusial dalam UU Desa yang musti direvisi agar sesuai dengan kebutuhan desa saat ini.

Hal itu diselisik lewat saksi Sekretaris BAKD PPU, Muhajir dan Kabid Anggaran BKAD PPU, S Arif Afandi pada Kamis (17/11).

Gagasan ini tidak menambah masa jabatan maksimal, hanya mengubah periodisasinya.

Sebanyak 62 kabupaten tertinggal inilah yang harus kita entaskan hingga 2024.

Saya selalu tekankan jika program yang diberikan itu harus bisa dirasakan langsung dampaknya ke masyarakat.

Gus Halim ini juga meyakini dengan pemekaran provinsi, masyarakat Papua akan lebih sejahtera karena bisa memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintah.

Kemendes PDTT sudah bisa mengelola E-katalog untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi satu harapan yang luar biasa bagi warga masyarakat desa dan bagi BUMDesa.

Gus Halim mengingatkan bahwa BLT DD tidak lagi 40 persen melainkan maksimal 25 persen.

Abdul Halim Iskandar mengungkapkan ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemuda khususnya para santri yang akan menyandang status sarjana dan berbaur dengan masyarakat.

Program TEKAD ini akan menyasar sekitar 412.300 rumah tangga, dan memberi manfaat untuk 1.855.350 orang.