UU Pilkada secara jelas mengatur bahwa petahana yang sudah dua periode itu tidak boleh mencalonkan diri lagi.

Pakar dan Guru Besar Riset LIPI, Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti, menilai Poltracking Indonesia memiliki rekam jejak sebagai lembaga survei kredibel.

Nah itu yang sering menjadi tanda kutip menjadi `barang dagangan` itu. Kalau ada Dirtipikor main kita laporkan ke Kapolri supaya diperiksa, kenapa kasus sekian lama tidak berjalan.

Indonesia seharusnya bisa dua atau tiga kali panen, dan bahkan di beberapa Negara Asean seperti Thailand, bisa 4 kali panen.

(DPA) lebih mendekati maksud UUD 1945 ketimbang dengan penafsiran tahun 2006, ketika UU Wantimpres dirumuskan oleh para pembentuknya, termasuk saya juga.

Masukan dari Ketiga narasumber itu bagus sekali, semakin terbuka. Karena biasanya kita bicara tentang pendidikan itu hanya yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti tentang kurikulum, bicara tentang beasiswa, sarana dan prasarana. Tapi tadi ketiga narasumber kita menjelaskan bagaimana bahayanya kita jika tidak inves yang namanya human capital.

Politikus Gerindra itu menjelaskan, Panja Timah telah memutuskan bahwa fokus utamanya adalah bagaimana PT Timah (Persero) Tbk (TINS) memperbaiki sistem dan tata kelola kerja.

Rusia Jatuhkan Hukuman 14 Tahun Penjara kepada Pakar Hipersonik

Pakar PBB Francesca Albanese Dapat Ancaman Setelah Laporan Genosida Israel- Gaza