Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengaturan barang importasi di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) tak hanya dilakukan Blueray Cargo.

Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

KPK mencecar Nabil terkait aliran uang dalam penerimaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Penegasakan itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto untuk meluruskan pemberitaan yang sudah beredar dan keliru.

Fuad diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 18 Juni 2026 kemarin.

Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2027.

KPK menduga aset tersebut dibeli Fadia menggunakan uang dari hasil korupsi pengadaan jasa outsourcing dan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Momen itu terjadi ketika Fuad rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.

Komisi III DPR menilai alokasi anggaran KPK perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat fungsi penindakan tetapi juga pencegahan dan monitoring.

KPK menduga terpilihnya konsorsium PT Abipraya-Jaya Abadi KSO sebagai pemenang tender Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019 hanya formalitas.