Fokus pembahasan di antaranya penanganan pandemi Covid-19, percepatan penanganan tuberkulosis, perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap dan perluasan antigen baru
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa yang menyebutkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru mampu mendorong ekonomi Indonesia.
Langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan Strategi Percepatan Pembangunan di Papua, yang disebut dengan Strategi Quick Wins di 7 wilayah adat Papua dikritik anggota DPD RI, FIlep Wamafma.
Indonesia kembali masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country karena pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen.
Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang mengusung tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, Indonesia harus memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa direktorat pengaduan masyarakat mengundang yang bersangkutan hadir untuk menjelaskan terkait laporannya atas dugaan gratifikasi oleh Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Bappenas.
Kader PPP, Nizar Dahlan mengatakan bahwa dugaan gratifikasi yang dilakukan Politikus PPP itu terkait penggunaan jet pribadi dalam kunjungan kerja ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020.
Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Bank Indonesia, menyetujui RUU APBN Tahun 2021.
Presiden KP2IT, Ebit B.T SH membantah kabar yang sebuah pemberitaan bahwa Plt Ketum PPP yang juga menjabat Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa telah terinfeksi Virus Corona (Covid-19). Menurutnya, kabar itu adalah Hoax.
Joko Widodo mengatakan rapat tersebut secara khusus akan fokus membahas penetapan RPJMN nasional 2020-2024 oleh Kepala Bappenas