Pemerintah melirik uang zakat yang dihimpun Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk membantu memperkuat program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di tanah air.

“Kami peringatkan pemerintah dan presiden untuk mengingatkan pembantunya (menteri) untuk tidak melawan hukum. Sebab reklamasi Pulau G masih dalam proses peradilan PTUN,” ujar Direktur Eksekutif WALHI, Yaya Nur Hidayati.

Keputusan pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Panjaitan untuk melanjutkan proyek reklamasi teluk utara Jakarta dinilai membunuh mata pencaharian para nelayan.

Pemilihan ini sebagai wujud apresiasi pemerintah terhadap para pemuda di seluruh Indonesia.

BEM UI mengaku diancam agar menghapus rekaman video pertemuan tertutup dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan terkait pembahasan keputusan pemerintah untuk melanjutkan reklamasi teluk utara Jakarta.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sangat menyayangkan keputusan pemerintah yang melanjutkan proyek reklamasi teluk utara Jakarta.

Salat Idul Adha bagi pengikut Islam Aboge baru dilaksanakan dua hari setelah tanggal yang ditetapkan pemerintah, 12 September 2016.

Dikatakan BEM UI lagi, dengan melanjutkan reklamasi maka pemerintah telah menutup mata dengan proses moratorium yang sedang dilakukan.

PDIP menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab terkait keputusan pemberian izin bagi terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada. Rapat itu dianggap ala `koboi`.

PDIP menuntut agar pemerintah bertanggung jawab atas kesimpulan rapat dengan DPR, Komisi Pemilihan Umum, dan Bawaslu terkait pemberian izin terpidana untuk mencalonkan diri di Pilkada.