Selain memuat tentang harga beli listrik dan insentif pengembangan energi terbarukan, menurut Mukhtarudin, Perpres ini juga mengatur tentang pelarangan pembangunan Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara serta percepatan memensiunkan PLTU.

RUU PDP telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Pada periode ini hampir semua operator minyak menurunkan harga BBM. Tapi anehnya Pemerintah malah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Pengesahan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus dalam Rapat Paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9).

Kami menunggu nanti waktu rapat dengar pendapat (RDP) atau raker dengan KPU. Sebagai salah satu masukan, ya tentu kita akan respons secara baik.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU PDP akan resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI besok.

Mungkin (merger) ini akan susah karena memang semuanya sudah punya landasan hukum masing-masing. Sama-sama punya substansi pemeriksaan keuangan meskipun BPK punya UU sendiri, juga BPKP dan inspektorat punya UU sendiri.

Hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan rapat pimpinan (Rapim) DPR memutuskan membawa RUU PDP ke Rapat Paripurna besok untuk disahkan sebagai undang-undang.

Oleh karena itu, yang menjadi konsen dari IBC yaitu dalam memproduksi baterai ya. Karena selain akan dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri, yang penting juga harus diekspor.

Meski demikian ia berharap agar Kementerian ATR/BPN juga bisa berkoordinasi dengan Komisi II, khususnya yang duduk di Badan Anggaran DPR RI. Hal itu tidak lain agar Banggar DPR RI bisa memperjuangkan tambahan anggaran yang diusulkan tersebut.