Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengatakan siapapun boleh menjadi bos BUMN, asalkan keahliannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Komisi III DPR mengutuk keras teror bom bunuh diri yang kembali terjadi di Markas Polrestabes Medan Sumatera Utara, Rabu (13/11).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono mendukung adanya inisiasi dari Komisi V DPR untuk membentuk rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, sampai saat ini Komisi IX DPR RI masih mencari cara agar iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri tidak naik.

Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus mengatakan bahwa keberadaan mafia pangan harus diberantas secara tuntas.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dinilai aneh terkait sejumlah pernyataan yang menimbulkan polemik. Dimana, Fachrul melontarkan pernyataan yang dianggap tidak perlu dilakukan.

Menurut Ketua Komisi pemilihan Umum, Arief Budiman apabila substansinya tidak diperdebatkan oleh Komisi II dan Pemerintah, maka revisi undang - undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada bakal mulus dan bisa cepat selesai.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kajian ulang terhadap diksi radikalisme.

Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditingkat Provinsi (Gubernur) pemilihannya dikembalikan melalui DPRD

Menurut Gus Yaqut, KPU dalam membuat peraturan, tidak boleh bertentangan dengan undang - undang, karena Undang-undang kedudukannya lebih tinggi ketimbang PKPU.