Mobil Perlindungan memperluas jangkauan pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kemendagri menyurati Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Surat Kemendagri untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan dampak gempa bumi di NTB dinilai sebagai isyarat keuangan pemerintah pusat sedang tertekan alias kritis.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyurati Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia untuk membantu penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Target di awal tahun 2019, ada 160 kabupaten dan 1600 desa yang akan dilakukan konvergensi penanganan penurunan stunting.

Masa tanggap darurat yang berakhir hari ini, akan diperpanjang hingga Sabtu pekan depan. Keputusan ini diambil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) karena masih banyak masalah dalam penanganan dampak gempa.

Menaker Hanif mengatakan hal tersebut usai mengikuti video conference tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) di Morowali (Sultra) sekaligus Rapat Kordinasi penanganan isu TKA di Morowal

Pemerintah pusat diharapkan mengambil bagian lebih aktif dalam penanganan gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (5/8) malam.

Dalam apel, digelar juga simulasi penanganan teroris, huru hara, dan pengawalan, sebagai bukti kesiapan pengamanan kegiatan Asian Games 2018.

Padahal proses hukum sangat ditentukan pada kualitas pemahaman dan responsifitas APH dalam penanganan, yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban