Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Uang hasil lelang itu akan digunakan untuk pembayaran denda dan pidana pengganti Ojang.

Deputi Penindakan KPK segera menindaklanjuti kasus tersebut bersama Kejaksaan Agung RI.

Sembilan perwakilan mantan pegawai KPK yang diberhentikan apresiasi niat baik Polri.

Tim penyelidik Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menyelidiki kasus tersebut sejak 22 Maret 2021.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan bahwa Komisi VIII meminta unit kerja Eselon I Kementerian Sosial untuk mempercepat penyerapan anggaran pada triwulan ke IV tahun anggaran 2021.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry menyampaikan dukungan kepada Komnas HAM dalam meningkatkan optimalisasi rencana kerja Komnas HAM.

Komisi III DPR mengimbau Komnas HAM untuk dapat melihat setiap persoalan atau kasus yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan visi misi sebagai negarawan.

Komisi III DPR mendukung dan memperjuangkan penambahan anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam APBN Perubahan Tahun anggaran 2022 mendatang.

Ada dugaan keterlibatan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli dalam kasus suap jual beli jabatan Wali Kota Tanjungbalai