Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Badan Anggaran dan Komisi XI mencermati penambahan utang luar negeri akibat melebarnya defisit APBN 2019.

Srikandi Partai Gerindra Putih Sari terpilih sebagai "Tokoh Perempuan Politik 2019" dalam Rakernas KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) yang diselenggarakan di Hotel Twin Plaza, Jakarta, Kamis-Minggu (28-30/11).

Perombakan sejumlah direksi dan komisaris di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN, Erick Thohir merupakan upaya untuk membenahi perusahaan pelat merah.

GPPB meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Syamsul Nursalim sebagai tersangka kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dari penelusuran dan dialog langsung dengan masyarakat bawah, kata Bang NK, banyak warga mampu ikut menikmati bantuan sosial, sehingga, jatah bantuan untuk warga yang kurang mampu pun berkurang. Untuk itu, Kapoksi Fraksi PKB Komisi VI DPR RI ini mendesak BPS agar segera melakukan evaluasi data kemiskinan. 

Komisi III DPR menyatakan siap melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA).

Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial (KY) dalam rangka menerima pengajuan calon hakim agung dan hakim ad hoc pada MA yang nantinya akan dilakukan prosesnya di Komisi III DPR.

Keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai penting untuk mengawasi dan mengkoordinasikan kinerja internal lembaga adhoc tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mempercepat penuntasan kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menegaskan bahwa Komisi II DPR RI akan menindaklanjuti semua usulan yang disampaikan yang berkaitan dengan daerah otonomi baru.