Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora dan Menparekraf yang digelar secara marathon hingga pukul 02.30 WIB, Komisi X DPR RI mengapresiasi  kepada Kemenpora atas capaian prestasi atlet Indonesia pada ajang SEA Games XXX tahun 2019 di Manila.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan jajaran Kemenag terkait belum adanya standar resmi yang dikeluarkan oleh Kemenag, dalam hal ini Ditjen PHU tentang Standar resmi pelayanan ibadah haji.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Operasional Bulog, Tri terkait kasus dugaan suap distribusi gula di PTPN III.

Nurhadi dan Rezky diduga menerima suap atau gratifikasi terkait tiga perkara di pengadilan dengan total penerimaan Rp46 miliar

PPATK diminta agar lebih berhati-hati melempar isu ke publik. Hal itu menyikapi dugaan adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang melakukan penempatan dana signifikan dalam bentuk valuta asing senilai Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengumumkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Agama (Kemenag).

Jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak diduduki oleh para politisi atau orang yang masih aktif di partai politik.

"Kalau PPP, saya tidak bicara Komisi III, sudah menyampaikan bahwa sebaiknya Dewas untuk yang pertama kali ini justru jangan diisi oleh orang-orang yang katakanlah politisi kecuali dia sudah bermigrasi ke tempat atau fungsi yang lain," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengingatkan Kabareskrim Polri yang baru dilantik, Komjen Listyo Sigit Prabowo, untuk segera menuntaskan kasus penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, KPK mendalami pengetahuan BTO tentang pertemuan James Riady di rumah Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin

Anggota Komisi X DPR RI Sudewo menyarankan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim supaya tidak tergesa-gesa menghapus ujian nasional (UN).