Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan bahwa penegak hukum di Indonesia  mendapatkan kesan buruk dari masyarakat, sehingga perlu perbaikan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi adanya kesan percepatan penanganan kasus yang menjerat Jaksa Pinangki. Dimana, menurut laporan masyarakat adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan proses penyidikan yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra terkait pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

MAKI serahkan bukti baru kepada KPK terkait istilah "King Maker" yang digunakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Anita Kolopanking (ADK) dan Djoko Tjandra (JST) dalam percakapan pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Mantan Direktur Utama PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Taufik Agustono didakwa terkait pemberian suap kepada mantan Anggota  Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso.

KPK akan menelaah bukti yang akan diberikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus suap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki dengan istilah "Bapakmu dan Bapakku".

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait Pemulihan Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp571,5 triliun.

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Pengelola Barang Bukti (PBB) KPK menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 meter persegi atas nama Mojokerto Mustofa Kamal Pasha.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa menunda putusan sidang etik terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri dan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.