Indonesia juga telah menyampaikan beberapa poin pandangan dan posisinya terhadap isu-isu terkait transformasi digital.

Sanksi resmi WADA membuat semua rencana event internasional di Indonesia terancam gagal

Sekretariat Jenderal DPDRI Mencanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Di dalam konsep ini termuat seruan agar semua umat beragama, terutama umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, bersikap toleran, menjunjung perdamaian, menghargai keberagaman, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Posisi PMI termasuk netralitas atau tidak memihak, itu juga berlaku pada Pemilu 2024 nanti.

Dalam konteks urgensi pokok-pokok haluan negara (PPHN), demokrasi permusyawaratan yang diikhtiarkan para pendiri bangsa, memiliki basis teoritis yang kuat implikasi pelembagaan permusyawaratan di dalam negara demokrasi Indonesia.

Peristiwa di Thomas Cup semakin membuktikan bahwa Indonesia harus serius untuk membenahi kelembagaan anti doping. Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan terkait hal tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). 

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menegaskan, pemerintah harus melarang peredaran komik itu di Indonesia. Desakan itu dilayangkan Bukhori lantaran komik tersebut diduga memuat konten yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

Syaiful Huda berharap, Kemenpora dan stake holder Indonesia melakukan lobby langsung ke WADA maupun International Olimpyc Committee (IOC) untuk menuntaskan persoalan ini. Momentum ini, kata dia, juga harus dimanfaatkan untuk membenahi Lembaga Antidoping Indonesia.