Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Pengelola Barang Bukti (PBB) KPK menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 meter persegi atas nama Mojokerto Mustofa Kamal Pasha.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpaksa menunda putusan sidang etik terhadap Ketua KPK, Firli Bahuri dan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap.

KPK meminta tambahan anggaran sebesar Rp825 miliar kepada Komisi III DPR. Sebab, pagu indikatif anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak sesuai dengan usulan.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menyoroti program kerja Polri yang bermasalah khususnya sejumlah program yang menyangkut Informasi Teknologi (IT) dan Komunikasi yang mangkrak.

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang ada di Institusi Kepolisian Republik Indonesia dinilai sudah rasional.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengimbau agar Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat membangun sinergi dalam penegakan hukum.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry meluruskan istilah "preman" untuk membantu aparat kepolisian dalam mengawasi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di lingkungan pasar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tanah seluas 2,2 hektare terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.

Polri mengajukan tambahan anggaran untuk program kerja tahun 2021 sebesar Rp19,668 triliun. Dimana, pagu anggaran yang ditetapkan Kemenkeu saat ini sebesar Rp111,975 triliun.