Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) di Tokyo bersama 13 SILN lainnya bersiap menghadapi proses akreditasi, yang akan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).

Pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Rencana pemerintah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, serta perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya menuai kritik dan panen hujatan.

Kalangan dewan angkat bicara soal rencana pemerintah yang tertuang dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) untuk menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 12 persen, serta perluasan pengenaan PPN untuk sembako, jasa sekolah, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa tenaga kerja dan beberapa bentuk jasa lainnya.

Komisi X DPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) kepada jasa pendidikan seperti sekolah.

Dia menyarankan agar di minggu-minggu pertama PTM terbatas, sekolah lebih menekankan pada membangun karakter budaya bersih dan sehat terlebih dahulu.

Sebelum melaksanakan PTM terbatas, sekolah wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SKB 4 Menteri dan mengedepankan prinsip kehati-hatian demi kesehatan dan keselamatan warga sekolah beserta keluarganya.

Kegiatan ini diiikuti oleh para pustakawan perpustakaan prov, kab/kota, sekolah, khusus dan perguruan tinggi, dengan masing-masing daerah memiliki kuota 50 orang.

Menurut Laksmi, belajar daring bisa sangat engaging, menyenangkan dan bermakna. Kuncinya ada pada kreativitas yang dibangun tenaga pengajar.

Pendidikan tidak hanya transfer of knowledge, juga nilai-nilai baik agama dan sosial kemasyarakatan