Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Hasan, menekankan pentingnya pemerintah untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara yang baru, terutama dari sektor ekonomi digital.

KPK menanggapi soal disahkannya UU No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN.

Selama ini semua publishing karya kreatif dikelola oleh swasta. Lalu, di mana peran negara? Sudahkah kita memiliki lembaga publishing digital nasional? Setidaknya ini perlu dipikirkan serius agar berdampak lebih luas untuk bangsa dan negara.

Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan bakal menyalurkan tunjangan insentif bagi Guru Bukan Aparatur Sipil Negara (GBASN) pada Juni 2025 mendatang.

Dalam hubungan kerja, PRT ini adalah warga negara yang sah namun hingga hari ini juga belum mendapatkan perlindungan hukum yang secara layak ya.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 yang dimenangkan senilai Rp12 triliun dengan jatuh tempo 15 Juli 2035

Yaitu soal penyelamatan uang negara dan pemulihan termasuk pendampingan-pendampingan maupun memberikan pertimbangan hukum kepada instansi-instansi BUMN dan BUMD.

Negara harus hadir untuk mendampingi proses transisi tenaga kerja yang beralih dari sektor formal ke informal, dari pekerja upahan ke pelaku usaha dan jasa dengan pendekatan yang nyata dan terukur.

KPK ingin mempelajari soal aturan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang tidak lagi masuk kategori penyelenggara negara.

Tanggal 5 Mei mungkin lebih dikenal sebagai Hari Bidan Sedunia atau International Day of the Midwife, namun siapa sangka, hari ini juga menjadi momen penting bagi berbagai negara dan komunitas global