Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata.

Kita akan bisa lebih fokus, kita akan bisa lebih memperbincangkan secara lebih mendalam soal perubahan undang-undang pemilu tersebut.

Kita harapkan model seperti ini bisa menjadi contoh di daerah-daerah lain, karena penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tapi juga perlu dukungan masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyoroti lambannya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Anggota Komisi IX DPR RI Teti Rohatiningsih menegaskan pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pembangunan dan pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira memberikan tanggapan terkait rencana Presiden Prabowo Subianto melantik Komite Reformasi Polri sebagai langkah memperkuat institusi kepolisian di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Komisi IV DPR RI berkomitmen memberdayakan UMKM perikanan di berbagai daerah. Salah satunya melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Yogyakarta.

Kita mengimbau supaya ada pembangunan harus diawasi dan dilaksanakan oleh yang ahlinya. Kita sangat prihatin dan menyesalkan musibah ini.

Atas nama Komisi III DPR RI, kami mengapresiasi kinerja Polri yang ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan mengelola SPPG berstandar tinggi.

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menyerahkan daftar nama calon pegawai yang akan bergabung ke Kemenhaj, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).