Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan KPK untuk taat terhadap perintah Presiden Jokowi dan konstitusi.

Pemerintahan Malaysia diminta tanggung jawab terkait kasus bendera Indonesia yang terbalik dalam buku Sea Games.

DPR meminta Malaysia melakukan investigasi hingga tuntas terkait kasus bendera Indonesia yang terbalik dalam buku Sea Games.

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi 11 dugaan penyelewenangan yang dilakukan lembaga ad hoc tersebut.

KPK akan membayar ganti rugi kepada mantan hakim, Syarifuddin Umar. Ganti rugi itu dinilai sebagai bukti bahwa KPK bukanlah malaikat.

Pemerintah Malaysia dituntut untuk menyelidiki kasus penayangan bendera Indonesia secara terbalik di dalam buku panduan Sea Games.

Permintaan maaf Malaysia terkait kasus penayangan bendera Indonesia secara terbalik di dalam buku panduan Sea Games dan di salah satu media massa Malaysia dinilai tidak cukup.

Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meninjau rumah penyimpanan barang sitaan negara (Rupbasan).

KPK dan koran Tempo diminta bertanggung jawab atas kematian Johannes Marliem (JM) yang disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus dugaan korupsi e-KTP.

Tora sejak 12 Agustus lalu mendapatkan penangguhan penahanan atas kasus psikotropika.