Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satunya memperbaiki sistem politik dengan merevisi paket Undang-Undang Politik.

Kementerian Agama (Kemenag) menanggapi berbagai informasi palsu yang berisi lowongan kerja sebagai petugas haji 2025 di media sosial.

Tanggal 18 Januari mencatat berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Mulai dari kemajuan teknologi komunikasi, kebijakan pemerintahan, hingga momentum sosial yang masih relevan hingga kini

Saat ini Komisi I belum memiliki wacana khusus untuk menyusun aturan pembatasan media sosial, justru kami sedang fokus menunggu pemerintah menyelesaikan PP sebagai turunan dari UU ITE.

HNW Dukung Arahan Presiden Terkait Data Tunggal Untuk Maksimalkan Perlindungan Sosial

Kami mendukung penuh langkah Komdigi untuk merilis aturan internet ramah anak di Indonesia karena dampak negatifnya begitu luar biasa.

Anggota Komisi VIII Fraksi PKB DPR RI Maman Imanul Haq mendukung penyusunan data tunggal sosial ekonomi yang digagas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar.

Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai kunci perbaikan sistem penyalurkan bantuan tepat sasaran bakal segera terwujud.

Hasto enggan menjawab pertanyaan awak media