Sabtu, 23/05/2026 13:50 WIB
TAG : Pemerintah
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('Pemerintah') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('Pemerintah' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 8250,10
  • Uji Perppu Ormas di MK Resmi Dibatalkan

    Selasa, 07/11/2017 14:16 WIB

    Uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi kemasyarakatan resmi dihentikan.

  • PKS Minta Polisi Usut Tuntas Pembuat Pornografi di WhatsApp

    Selasa, 07/11/2017 11:10 WIB

    Pemerintah dan aparat kepolisian diminta untuk menindak tegas pelaku penyebar konten pornografi berbentuk gambar (GIF) yang bisa diakses melalui aplikasi WhatsApp (WA).

  • AS Puji Peran Saudi di Yaman

    Selasa, 07/11/2017 07:31 WIB

    Pemerintah Amerika Serikat memuji Arab Saudi karena berhasil membongkar peran Iran di Yaman dan penyediaan sistem rudal Teheran kepada milisi Houthi yang berperang di wilayah tersebut.

  • Kejahatan Pornografi Bagian dari Darurat Negara

    Selasa, 07/11/2017 01:45 WIB

    Kejahatan pronografi dinilai sebagai bagian dari darurat negara. Untuk itu, pemerintah harus bertindak secara tegas. Hal itu menanggapi beredarnya konten porno GIF yang bisa diakses melalui aplikasi WhatsApp.

  • PKS: Pemerintah Wajib Lindungi Data Pribadi Pemakai Ponsel

    Senin, 06/11/2017 17:25 WIB

    Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi setiap warga negara. Hal itu menanggapi kewajiban registrasi ulang pengguna ponsel prabayar.

  • Komisi VIII: Putra Daerah Butuh Dukungan Pemerintah

    Senin, 06/11/2017 17:05 WIB

    Putra daerah seperti di Papua butuh dukungan fasilitas dari pemerintah agar mampu membangun daerahnya sendiri. Di Papua, sektor pendidikan, urusan haji, dan pengalokasian anggaran untuk pondok-pondok pesantren sudah seharusnya dikelola putra-putri daerah.

  • PAN Ungkap Alasan Tolak Perppu Ormas

    Senin, 06/11/2017 16:21 WIB

    Partai Amanat Nasional (PAN) mengungkapkan bahwa sejak awal menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.

  • Korsel Blacklist 18 Pejabat Perbankan Korut

    Senin, 06/11/2017 12:04 WIB

    Pemerintah masih berharap bahwa sanksi sepihaknya akan membantu mencega uang ke Pyongyang yang dapat digunakan untuk memajukan senjata pemusnah massal.

  • UU Ormas Ancam Demokrasi, PPP Usul Bentuk Panel

    Minggu, 05/11/2017 23:57 WIB

    Pemerintah tidak bisa menafsirkan secara sepihak, apakah Ormas tertentu anti Pancasila atau tidak. Untuk itu, perlu dibentuk lembaga independen berupa panel untuk mendiskusikan definisi anti Pancasila yang dimaksud.

  • Cak Imin Dorong Satu Persen Lapangan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

    Minggu, 05/11/2017 18:33 WIB

    Cak Imin meminta pemerintah dan mengimbau dunia usaha agar mewujudkan satu persen lapangan kerja bagi penyandang disabilitas.