Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dalam seleksi spesialis Humas Utama untuk posisi Juru Bicara KPK terdapat tujuh orang terpilih dari 2174 pelamar yang memenuhi persyaratan.

Paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menjelaskan bahwa dalam jangka waktu pendek, fokus Pemerintah terhadap upaya penyelamatan ekonomi nasional harus dititikberatkan pada industri pangan.

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengungkapkan, pihaknya akan memberikan dukungan penuh pada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang terjadi di PT Jiwasraya (Persero).

Komisi IX DPR RI mendukung penuh keterlibatan aktif seluruh pihak dalam melakukan riset dan inovasi untuk mengembangkan vaksin Merah Putih untuk penanganan Covid-19 dengan menggunakan virus yang beredar di Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menegaskan bahwa Indonesia harus mulai bersiap menghadapi ancaman yang menyerang ketahanan energi Indonesia.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kaitan dengan program PEN.

Kementerian Keuangan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Capaian ini diraih Kemenkeu sebanyak 9 kali berturut-turut sejak tahun 2011.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry berharap proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal itu sebagai upaya untuk memperkuat posisi MK dalam mengawal konstitusi di tanah air.