Komisi VI DPR tidak ingin mengintervensi terlalu jauh terkait pergantian komisaris dan direksi BUMN. Sebab, hal itu merupakan menjadi hak dan kewenangan penuh kementerian BUMN.

Komisi III DPR RI sedang menelusuri perkara impor tekstil yang tak sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen), dimana Bea dan Cukai Tanjung Perak diduga selalu memberi jalur hijau.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat keluar melalui pintu belakang gedung KPK usai menjalani sidang etik yang digelar Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Komisi VI DPR mendukung pemberian suntikan penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah perusahaan BUMN, salah satunya di sektor infrastruktur.

Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar mendesak Kemendag segera memutuskan untuk menyerap hasil produksi petani tebu di tanah air. Hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib para petani tebu di tanah air.

Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Kemensetneg, Setkab, KSP dan BPIP terkait pembahasan RKA K/L berdasarkan Pagu Anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2021.

Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah secara resmi menyepakati RUU Bea Meterai untuk diteruskan ke pembahasan tingkat II atau disahkan menjadi Undang-Undang dalam Paripurna DPR.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UI Indriyanto Seno Adji memandang saran Komisi Kejaksaan terkait penanganan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari agar diserahkan kepada KPK terlalu berlebihan.

Komisi VI DPR meminta program Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) fokus untuk mencari para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.