Komisi II DPR mengingatkan pemerintah khususnya Ditjen Dukcapil Kemendari untuk tidak main-main dengan e-KTP. Apalagi, nanti menjadi dasar untuk pelaksanaan Pillkada serentak 2018.

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)  atau pemekaran daerah sampai sekarang masih ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan dari pemerintah pusat masih status quo.

Politisi Lebanon, Walid Jumblatt meminta pemerintah Arab Saudi berdialog dengan Iran

Pemerintah Bangladesh dan Myanmar sepakat meliabatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjamin kepulangan etnis Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar

Pemerintah sangat serius memberikan keterampilan kepada PSK yang menjadi korban asusila agar tetap kembali ke lingkungan keluarganya secara mandiri dan sejahtera.

Munas dan Konbes NU membolehkan pemerintah menggunakan BPIH untuk keperluan investasi.

Bukan pemerintah enggan melakukan hal tersebut, melainkan regulasi perundang-undangan tidak mengizinkan adanya tambahan kementeria

Salah satunya, Munas Alim Ulama dan Konbes NU meminta pemerintah bertindak tegas terhadap persoalan radikalisme yang terjadi di Indonesia.

Komisi Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama membahas enam rekomendasi penting untuk pemerintah.

Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventarisai Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan. Penyerahan DIM tersebut dapat dipandang sebagai sejarah baru bagi bangsa Indonesia, setelah 57 tahun berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria.