Selama periode tersebut, militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM sistematis terhadap warga sipil di negara bagian Kachin, Shan, dan Rakhine, termasuk memaksa lebih dari 700 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh.

Komisi III DPR akan memanggil Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk meminta penjelasan terkait amnesti terhadap terpidana Undang-Undang Informasi dan Elektronik atau UU ITE, Baiq Nuril Maknun.

Resolusi yang diinisiasi oleh Islandia ini telah diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada Kamis dengan 18 negara mendukung, 14 menentang, dan 15 abstain.

Dalam rangka melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara, maka kewenangan penyadapan oleh penegak hukum seharusnya diatur dalam Undang-Undang (UU).

PBB menyebut militer Myanmar dan gerilyawan telah melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan perang terhadap etnis Rohingya.

Bachelet diperkirakan akan menyerahkan laporan kepada Dewan HAM PBB bulan depan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk konsisten menindaklanjuti wacana pemindahan terpidana kasus korupsi ke Nusakambangan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan pengurangan masa pidana melalui remisi Hari Raya Idul Fitri kepada 112.523 narapidana beragama Islam.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait upaya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Parpol.

Dengan pengukuhan tersebut, PPNS Ditjen Hubla memiliki legitimasi melakukan penyidikan pidana pelayaran.