Karena pernyataan Presiden Jokowi itu terkait dengan suatu produk hukum di Indonesia yang adalah negara hukum, maka sudah semestinya bila pencabutan itu juga diformalkan sesuai dengan aturan yang berlaku

Hidayat mendesak Menteri Risma untuk benar-benar serius memperjuangkannya alokasi penambahan anggaran itu, agar memungkinkan realisasi pemenuhan hak rakyat mendapatkan santunan korban yang wafat akibat Covid-19.

Suara-suara penolakan dari publik dan dari MUI serta MRP ini seharusnya menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk meninjau ulang keberadaan Perpres itu.

Politik itu membangun peradaban

Hidayat mengatakan, dibukanya investasi Miras beralkohol tidak mempertimbangkan dengan serius bahaya dan dampak negatif miras yang sudah terjadi di masyarakat.

Tambang ini diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hidayat mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menertibkan bawahannya yang mengeluarkan surat edaran yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. 

Pengurangan anggaran bantuan sosial pada tahun 2021 termasuk akan dihapusnya bantuan untuk warga yang meninggal karena covid-19, menunjukkan melemahnya komitmen Negara kepada korban Covid-19.

RUU Bank Makanan ini bisa menjadi pelengkap dari wacana revisi UU Pangan yang akan mengatur tata kelola pangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pak Anies ini harus kita bantu karena kerja tiga tahun ini masih belum kelihatan.