Selain mengesahkan program legislasi nasional (Prolegnas) untuk 2020-2024, DPR juga mengesahkan sebanyak 50 RUU Prolegnas prioritas 2020.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengingatkan jajaran Kemenag terkait belum adanya standar resmi yang dikeluarkan oleh Kemenag, dalam hal ini Ditjen PHU tentang Standar resmi pelayanan ibadah haji.

Wakil Ketua MPR  Syariefuddin Hasan  sangat mengapresiasi antusiasme Rektor dan para dekan Universitas Hasanuddin (Unhas) saat membahas, mendiskusikan serta memberi masukan seputar amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan GBHN.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim melakukan kajian secara komprehensif dan mendalam terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

PPATK diminta agar lebih berhati-hati melempar isu ke publik. Hal itu menyikapi dugaan adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang melakukan penempatan dana signifikan dalam bentuk valuta asing senilai Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri.

Amandemen UUD 45 harus didasarkan pada kepentingan yang paling mendasar, urgen, dan juga menyangkut hajat hidup kebangsaan.

Untuk itu, PP Muhammadiyah mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Apa yang perlu penguatan? Yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kenapa garis besar haluan negara? Kita tahu bahwa di pembukaan UUD 45 ada prinsip-prinsip mendasar kita dalam berbangsa tentang tujuan nasional, kewajiban pemerintahan, kemudian juga prinsip-prinsip kita merdeka, dan sebagainya," kata Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI guna membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Ketua MPR mengingatkan bahwa jJiwa kebangsaan Indonesia sudah lama terbentuk dan sudah diwariskan dari generasi ke generasi

Munas Partai Hanura yang ketiga tidak akan mengundang Wiranto sebagai mantan ketua umum yang juga pendiri partai. Sebab, Wiranto tidak ada jabatan apapun di Partai Hanura.

Partai Hanura kembali mengusung Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum pada Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada 17-19 Desember 2019.