Hari ini kita ingin mendengarkan, mendapatkan penjelasan nanti dari Menteri Desa,ATR/BPN, Menteri Transmigrasi, dan juga Kemendagri.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan Sudewo dkk diduga memasang tarif sebesar Rp165 hingga 225 juta untuk setiap calon perangkat desa (

Mendes PDT Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) terlibat dalam proses pembangunan desa

OTT terhadap Sudewo dkk berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan, khususnya di lingkup perangkat desa.

KPK menduga Sudewo mematok harga untuk posisi tertentu di pemerintah desa, seperti Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Sekretaris Desa.

Desa-desa itu menjadi kata kunci bagaimana ketahanan iklim itu bisa kita lakukan secara berkelanjutan

Mendes mencontohkan, efek dari perubahan iklim ini menyebabkan bencana banjir yang dirasakan warga desa di berbagai wilayah, mulai dari Aceh, Sumatera Barat

Mendes PDT Yandri Susanto mendorong agar desa-desa di Indonesia menjadi pelaku utama ketahanan iklim, mampu mengawal, menghadapi perubahan iklim

Menurut Mendes PDT, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar desa tidak tertinggal dari perkotaan

BPJS seharusnya ditanggung oleh negara, bukan malah diwajibkan kepada rakyat. Negara harus hadir penuh dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.