Anggota Komisi III DPR RI menegaskan bahwa seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil.

Rencananya minggu depan hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja.

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil sebenarnya tidak perlu berlarut-larut apabila pemerintah konsisten menjalankan aturan yang sudah ada.

Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain.

Peran polisi itu seharusnya tidak lagi pada tataran kekuasaan, tapi bagaimana publik merasa terayomi. Masyarakat patuh bukan karena takut, tapi karena empati.

Tidak ada ruang diskusi untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Polri harus tetap di bawah Presiden agar tetap netral, profesional, dan tidak menjadi alat

Tim percepatan reformasi Polri ini segera bekerja untuk kemudian melaksanakan apa yang menjadi poin-poin, aspirasi atau keinginan bapak presiden.

Kinerja Polri mendapat banyak sorotan khususnya dibidang penegakkan hukum. Untuk itu, reformasi di tubuh Polri harus segera dilakukan.

Pameran lukisan dan foto menceritakan tentang perjalanan sejarah kemerdekaan dan kepahlawanan Polri serta ulama atau santri.

Wamentrans Viva Yoga Mauladi mengatakan program transmigrasi khusus yang melibatkan TNI dari berbagai matra dan kepolisian sejak dulu sudah ada