Anggota Banggar DPR Dolfie O.F.P mengapresiasi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas capaian predikat WTP berdasarkan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Kementerian Keuangan kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2019. Capaian ini diraih Kemenkeu sebanyak 9 kali berturut-turut sejak tahun 2011.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekan biaya utang. Sebab, pemerintah sedang butuh banyak uang sehingga biaya utang harus dihemat.

Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta menteri keuangan (Menkeu) juga ikut bertanggung jawab terhadap program Kementerian BUMN. Apakah rem atau gas?

Komisi XI DPR RI belum menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2021 yang diusulkan sebesar Rp43,307 triliun.

 Budidoyo mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melakukan kolaborasi dan sinergitas dari semua stakeholder perihal isu kebijakan kenaikan cukai 2021.

Polri mengajukan tambahan anggaran untuk program kerja tahun 2021 sebesar Rp19,668 triliun. Dimana, pagu anggaran yang ditetapkan Kemenkeu saat ini sebesar Rp111,975 triliun.

KPK meminta tambahan anggaran sebesar Rp825 miliar kepada Komisi III DPR. Sebab, pagu indikatif anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak sesuai dengan usulan.

Keputusan Menkeu No.108/KM.6/2020 pada 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia kepada Bambang Trihatmodjo dinilai diskriminasi.

Keputusan Menkeu No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap KMP SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo dinilai premature dan kebablasan.