Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi mengimport vaksin-vaksin dari luar negeri.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menunda implementasi vaksin Astrazeneca.
yang berwenang untuk mengatur keamanan pangan di Indonesia adalah negara yang dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
RSUP Dr Kariadi Semarang bersurat kepada Kemenkes RI, meminta penghentian pengembangan Vaksin Nusantara karena kelengkapan dan persiapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penelitian vaksin dentritik belum mendapatkan izin PPUK fase II dari BPOM.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mempertanyakan alasan para peneliti memberhentikan sementara proses penelitian Vaksin Nusantara yang telah lolos dalam uji klinis tahap satu.
Heran, BPOM enggan mengeluarkan izin uji klinis vaksin Nusantara
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti angkat bicara terkait keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan Pasar Wage di Kabupaten Nganjuk sebagai pasar percontohan yang bebas dan aman dari bahan-bahan berbahaya tingkat nasional.
Saat ini pengawasan terhadap kosmetik asal impor, hanya dilakukan oleh BPOM.