Pasca serangan teror bom yang terjadi di Surabaya, sejumlah pihak termasuk Presiden Jokowi mendesak agar RUU Terorisme yang sedang dalam pembahasan di DPR bersama pemerintah segera dituntaskan.

PKB mendorong pembahasan RUU Terorisme segera dituntaskan. Untuk itu, pemerintah harus segera menuntaskan perbedaan definisi terorisme yang dinilai menghambat pengesahan RUU tersebut.

Pemerintah China mengutuk konflik pada Senin itu dan memperingatkan bahwa pertempuran tersebut dapat mengganggu kehidupan sipil di kedua negara.

Di akhir 2018 mendatang, pemerintah akan mengucurkan total dana ke desa-desa sebesar Rp187 triliun.

DPR menyebut RUU Terorisme telah rampung 99 persen dan siap untuk disahkan. Namun, pemerintah meminta untuk menunda pengesahan karena belum adanya kesepakatan di internal pemerintah soal definisi terorisme.

Pemerintah mengakui adanya tambahan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RUU Antiterorisme akan segera disahkan pada masa sidang DPR RI di bulan Mei ini. Pemerintah diminta satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi UU terorisme di DPR.

Tahun ini pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp60 triliun untuk program tersebut. Jumlah yang dikucurkan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Guterres juga menegaskan kembali dukungan PBB kepada pemerintah dan rakyat Indonesia dalam memerangi dan mencegah terorisme, dan ekstremisme kekerasan

Ia mendorong pemerintah untuk segera merampungkan UU Terorisme sebagai penguatan secara hukum terkait penanganan teroris.