Rancangan Undang-Undang (RUU) Terorisme akan disahkan menjadi UU melalui sidang Paripurna hari ini, di Gedung DPR, Jumat (25/5). Hal itu setelah DPR dan pemerintah menyetujui opsi kedua terkait definisi terorisme.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah lebih fokus untuk memperhatikan soal tenaga kerja asing (TKA), investasi, dan kedaulatan negara yang kian meresahkan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pendidikan di Tanah Air.

Pemerintah Ukraina dan Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) di Amerika Serikat telah menuding Rusia sebagai penyebab di balik serangan siber.

Kantor Staf Presiden (KSP) yang saat ini mendapat banyak sorotan, dinilai menjadi salah satu lembaga non struktural yang membuat kinerja pemerintah tidak efektif dan kerap melewati garis kewenangannya.

Cak Imin mendorong pemerintah, yang dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) lebih serius meningkatkan kualitas perguruan tinggi swasta

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi’ Munawar meminta pihak keamanan dan pemerintah tegas dalam menindak pelaku aksi pawai komunitas Sion Kids of Papua yang mengibarkan bendera Israel di Jayapura, Papua, baru-baru ini.

Pemerintah diminta segera menetapkan Direktur Utama (Dirut)n definitif. Hal itu untuk memberi kepastian hukum.

Presiden AS Donald Trump memblokir perusahaan AS atau warga negara dari membeli utang dari pemerintah Venezuela, termasuk perusahaan minyak milik negara Petroleos de Venezuela SA.

Muhaimin Iskandar meminta pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghentikan impor beras