Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk tenaga pengajar alias guru selesai Juni 2021 mendatang. 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap sistem pendidikan guru berasrama di Indonesia, terutama yang digagas dan diperjuangkan oleh Perkumpulan Perguruan Tinggi Kependidikan Negeri, dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus menuntaskan vaksinasi Covid-19 terhadap tenaga pengajar alias guru sebelum memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Juli 2021 mendatang.

HNW melihat bahwa hingga tanggal 5 Maret 2021, dari 568.328 usulan nama guru yang diterima Kemendikbud,  ternyata guru agama belum masuk.

Kementerian Agama terus memperjuangkan guru-guru honorer agama agar masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kalangan dewan meminta pemerintah memperhatikan nasib para guru dan tenaga kependidikan (GTKA) honorer agar mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Pemerintah daerah (pemda) telah mengajukan usulan sebanyak 568.238 formasi guru, melalui skema Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pembukaan formasi sampai dengan satu juta guru.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi beralasan, apabila vaksinasi guru dan tenaga kependidikan berbasis dapodik, maka akan ada banyak guru honorer yang tidak akan mendapatkan vaksin Covid-19.

Persoalan guru dan tenaga honorer Kategori-2 (K2) adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Khusus honorer K2 adalah janji pemerintah yang harus ditunaikan tersebut dengan mengangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Kalangan dewan meminta program vaksinasi bagi para pendidik dan tenaga pendidikan segera tuntas sebelum pembelajaran tatap muka dimulai.