Anggota Komisi VI DPR RI Irmadi Lubis menganggap terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik adalah salah satu upaya untuk mengebiri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Rouhani mengatakan bahwa penting bagi pemerintah Austria untuk mendukung kegiatan perusahaannya di Iran.

Pemerintah diminta untuk mencari solusi atau strategi baru dalam mengatasi melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Sebab, pelemahan Rupiah saat ini tidak bisa dilakukan dengan cara hal yang biasa.

DPR RI menerima Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para ustad dan ustadzah yang telah membaktikan dirinya dalam mendidik umat.

Pelaksanaan dana desa di Indonesia yang bertujuan untuk membangun Indonesia dengan memberikan kewenangan desa dalam mengelola keuangan yang digelontorkan langsung oleh pemerintah pusat mendapat perhatian negara-negara lain.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat siap dengan wisata halal. Bahkan, Pemerintah Provinsi NTB sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Wisata Halal.

Pemerintah harus menjaga keandalan waktu tempuh Transjakarta, baik dari sisi headway dan ketepatan kedatangan dan keberangkatan.

Komisi X DPR RI apresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat  mengembangkan wisata halal di NTB, khususnya di Pulau Lombok.

Anggota Badan Anggaran Abdul Hakam Naja menilai target asumsi nilai tukar rupiah tahun 2019 yang ditetapkan pemerintah di kisaran Rp13.700 – Rp14.000 dianggap tidak realistis.