Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mendorong pemerintah daerah melakukan langkah strategis dalam memperkuat program keaksaraan dan literasi masyarakat.

DPR RI siap menjadi mitra kritis bagi pemerintah dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan adil, transparan, dan tidak menimbulkan kerumitan baru bagi rakyat kecil.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan uji coba bantuan sosial (bansos) digital akan dimulai pada September 2025 di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai pilot project nasional, pemerintah akan memfokuskan pada bansos yang dikelola Kementerian Ssosial (Kemensos).

Yang pertama demonstrasi diperbolehkan oleh UU, sebagai bentuk kontrol system yang efektif terhadap pemerintah dan parlemen. Namun pelaksanaannya tidak boleh anarkis dan merusak fasilitas umum, yang merugikan rakyat.

Presiden Prabowo menginstruksikan agar semua program bansos itu berbasis pada DTSEN. Pemda wajib melakukan pemutakhiran secara rutin agar tidak ada keluarga miskin yang terlewat

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) untuk menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke-enam yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengajak Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Merah Putih agar ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat meminta pemerintah daerah (Pemda) turut aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebab, tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta pemerintah untuk mengajukan asumsi ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang realistis dan adaptif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.